Review dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Asia Development Bank

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendapat kritik dari berbagai pihak dan memerlukan evaluasi terhadap perbaikan program. Kritik tersebut mulai dari perencanaan program yang bersifat top down, program yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan program yang asal-asalan maupun pilihan model program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat miskin itu sendiri serta besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

Tabel.  Hasil Review dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

No

Nama Program

 

Diagnosis &Analisis Kemiskinan

 

Tujuan, Indikator & Target Program

Perencanaan

Pelaksanaan

Monev

1

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS) – Infrastruktur Jalan Pedesaan  Sedang Baik Kurang Sedang Sedang

2

Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Baik Kurang Kurang Sedang Sedang

3

Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN)  Baik Kurang Sedang Kurang Kurang

4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Kurang Kurang Baik Sedang Kurang

5

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK-GAKIN)  Baik Sedang Baik Kurang Kurang

6

Proyek Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Sulawesi (SAADP)  Baik Baik Baik Kurang Baik

7

Program Penyediaan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Pendapatan Rendah (WSLIC2)  Baik Baik Baik Baik Sedang

8

Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D)  Sedang Kurang Baik Kurang Baik

9

Proyek Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)  Sedang Baik Baik Kurang Kurang

10

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (CERD/PMPD)  Baik Baik Sedang Kurang Kurang

11

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)  Baik Baik Baik Sedang Sedang

Sumber: Asia Development Bank, 2008

Berdasarkan hasil review dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Asia Development Bank (2008,h.13) terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia (lihat tabel 1.3) ternyata tidak satupun program penanggulangan kemiskinan dinyatakan baik semua dari aspek diagnosis dan analisis kemiskinan, penetapan tujuan, indikator dan target program, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring program. Rata-rata pada aspek diagnosis, analisis kemiskinan, penetapan tujuan, indikator dan target program sampai dengan perencanaan program tersebut baik namun pada pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kurang baik. Hal ini mengindikasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut pada level kebijakan ”diatas  kertas” sudah relatif baik namun pada level pelaksanaan program tersebut kurang baik sehingga secara umum belum mampu menurunkan angka kemiskinan.

Iklan

Kemiskinan & Belanja Bantuan Sosial Pada APBN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia. Berbagai program penanggulangan telah banyak dilaksanakan khususnya oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program/Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), dan lain-lainnya.

Namun dari berbagai program tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Menurut data BPS dalam kurun waktu 1998-2010 rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 17,75% bahkan yang lebih parah

Tabel  Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin (%) (Di bawah garis kemiskinan)

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin          (juta orang)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota

Desa

Kota+ Desa

Kota

Desa

Kota+ Desa

1998

17,60

31,90

49,50

21,92

25,72

24,23

1999

15,64

32,33

47,97

19,41

26,03

23,43

2000

12,30

26,40

38,70

14,6

22,38

19,14

2001

8,60

29,30

37,90

9,76

24,84

18,41

2002

13,30

25,10

38,40

14,46

21,1

18,2

2003

12,20

25,10

37,30

13,57

20,23

17,42

2004

11,40

24,80

36,20

12,13

20,11

16,66

2005

12,40

22,70

35,10

11,68

19,98

15,97

2006

14,49

24,81

39,30

13,47

21,81

17,75

2007

13,56

23,61

37,17

12,52

20,37

16,58

2008

12,77

22,19

34,96

11,65

18,93

15,42

2009

11,91

20,62

32,53

10,72

17,35

14,15

2010

11,10

19,93

31,03

9,87

16,56

13,33

Rata-rata

12,87

25,29

38,16

13,52

21,19

17,75

Sumber :  Diolah kembali dari data BPS, 2010

lagi angka kemiskinan di daerah perdesaan sebesar 21,19%. Memang terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun namun penurunan angka kemiskinan tersebut tidak seimbang dengan berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2004 terasa lambat mengingat anggaran yang dibenamkan untuk program-program penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya Rp 18 triliun tahun 2004 menjadi sekitar 70 triliun tahun 2008 atau naik hampir empat kali lipat (Faisal Basri, Kompas 12 Juli 2010). Secara rinci perbandingan antara jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan pembiayaan negara melalui skema APBN pada tahun 2005-2010 pada jenis belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel.  Perbandingan Antara Jenis Belanja Bantuan Sosial Pada APBN dengan Jumlah Penduduk Miskin tahun 2005- 2010

Tahun

Belanja Bantuan Sosial (Rp)

Jumlah Penduduk Miskin

2005 24,9 Trilyun 35,10  Juta Jiwa ( 15,97%)
2006 40,7 Trilyun 39,30 Juta Jiwa ( 17,75%)
2007 49,75 Trilyun 37,17 Juta Jiwa ( 16,58%)
2008 57,7 Trilyun 34,96 Juta Jiwa ( 15,42%)
2009 73,8 Trilyun 32,53 Juta Jiwa ( 14,15%)
2010 71,7 Trilyun 31,03 Juta Jiwa ( 13,33%)

Sumber: BPS 2010, Kemenkeu, 2011 (diolah)

Jenis belanja bantuan sosial pada APBN merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, serta melalui bendahara umum negara ketika terjadi bencana (Nota Keuangan 2010).