Pentingnya Dokumen Perencanaan Pada Kebijakan Sosial

Sudah lama ngak nulis atau copy paste bahan-bahan yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Terinspirasi dengan menemukan website yang cukup informatif dan banyak memberikan data-data yang sangat dibutuhkan oleh perencana, peneliti maupun akademisi lainnya yang tertarik dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dokumen perencanaan pemerintah pada umumnya apabila dilihat dari periode maka dapat dibagi menjadi:

  • Tahunan (jangka pendek), pada pemerintah pusat biasanya disebut rencana kerja tahunan (RKT) sedangkan pada pemerintah daerah biasanya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).Baik RKT maupun RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
  • Lima Tahunan (Jangka Menengah). Pada pemerintah pusat dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Nasional (RPJMN) sedangkan pada pemerintah daerah dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Periode perencanaan jangka menengah ini biasanya mengikuti periodeisasi kepemimpinan. Misalnya pada tataran pemerintah pusat RPJMN di periodeisasi masa pemerintahan SBY (2009-2014) atau tingkat pemerintah daerah sesuai dengan masa pemerintahan Gubernur atau Bupati.
  • 25 Tahunan (Jangka Panjang) pada pemerintah pusat dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sedangkan pada pemerintah daerah dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD).

Dokumen-dokumen perencanaan pemerintah tersebut baik pada jangka pendek, menengah dan panjang tersebut menjadi bahan penting untuk mengkaji kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengkaji berbagai dokumen tersebut ada situs yang memuat semua dokumen perencanaan pada baik untuk jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan Jangka Pendek (RKPD) dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk membuka situs tersebut silahkan klik disini

Iklan

Tunjangan Beras PNS Naik

Kabar gembira, bagi rekan-rekan yang berstatus PNS. Berdasarkan  Peraturan Ditjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor  67/PB/2010 Tentang Perubahan Tarif Tunjangan Beras untuk PNS dan pensiunan naik dari Rp 4.950,- per kg menjadi Rp 5.656,- per kg jadi ada selisih sebesar Rp. 706,- . Sementara itu besarnya tunjangan beras per orang yang masuk daftar gaji sebanyak 10 kg , per orang jadi ada kenaikkan sebesar Rp. 7.060,- per orang perbulannya.

Berlakunya peraturan tersebut dimulai sejak 1 Januari 2010 sehingga ada selisih yang belum dibayar sebanyak 12 bulan. Sehingga untuk rapelannya seorang pegawai dengan status lajang (minimum) akan mendapat Rp. 84.720,- sedangkan untuk maksimal dengan 1 istri dan 2 anak akan mendapat Rp. 338.880,-.

untuk lebih jelasnya bisa download peraturannya disini

sedangkan untuk bendahara bisa download aplikasi gajinya di sini

 

Setelah Gerakan Moral

Oleh

Donny Gahral Adian

Suatu hari yang mendung di awal 2011. Sekelompok agamawan berkumpul menyerukan betapa rezim SBY suka berbohong. Media menyitirnya. Rezim bereaksi keras. Tumbukan keduanya berakhir di ruang berpendingin di Istana Negara.

Rezim berargumen tuduhan para agamawan itu keliru. Rezim tidak berbohong, tetapi yang ia lakukan belum sesuai dengan target yang dikehendaki. Di sisi lain, kelompok agamawan sibuk menangkis tuduhan bahwa gerakan mereka didomplengi kepentingan politik. Mereka menegaskan ini murni gerakan moral tanpa tendensi politis. Yang mereka kehendaki: perbaikan kinerja pemerintahan, bukan pemakzulan.

Omong kosong

Saya termasuk sedikit orang yang tak percaya garis pembatas antara gerakan moral dan politik. Carl Schmitt mengatakan betapa moralitas dapat berubah politis seketika. Saat antagonisme mencapai intensitas tertentu, gerakan moral yang dingin dapat jadi panas dan sarat permusuhan.

Saya teringat pada sebuah peristiwa di ujung rezim Soeharto. Di satu hari yang terik pada 1998, sekelompok ibu kumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Tuntutan mereka sangat domestik: turunkan harga susu! Sebagian menganggapnya gerakan moral belaka, segaris seruan terhadap pemerintahan yang limbung akibat krisis ekonomi. Namun, siapa nyana gerakan itu memicu prahara politik, meruntuhkan rezim totaliter berumur puluhan tahun.

Gerakan dapat saja berbasis moral keagamaan. Nilai-nilai keagamaan dapat menginspirasi sebuah gerakan untuk perubahan. Agama mengajarkan umat berkhidmat pada kebenaran. Kekeliruan harus diluruskan, kebohongan harus dibongkar habis. Pemerintahan yang berbohong berjalan di luar rel nilai keagamaan.

Agamawan pun memiliki hak teologis mengingatkan pemerintahan sedemikian rupa. Persoalannya, apakah status quo dapat runtuh hanya dengan rentetan khotbah dan kutipan kitab suci? Gerakan moral punya kelemahan fatal. Pertama, status quo akan sangat mudah memoderasinya. Absennya politik dari gerakan moral membuat status quo memperlakukannya sebagai mitra dan bukan lawan politik yang diperhitungkan.

Presiden dapat dengan mudah mengatakan, ”Kami menyadari kekeliruan kami dan sangat menanti sumbang saran alim ulama sekalian selaku mitra yang konstruktif.” Kritik tidak dijawab, tetapi dinetralisasi. Ia dianggap sumbang pikiran yang perlu ditimbang, tetapi belum tentu dilaksanakan. Bahasa sederhananya: masuk telinga kiri, hinggap di pikiran sebentar, lalu keluar dari telinga kanan.

Kedua, gerakan moral berhenti pada diskursus normatif. Gerakan moral hanya menyalahkan status quo dari kacamata moral: berbohong. Tuntutan normatif pun hanya minta respons normatif. Rezim tinggal berkata, ”Ya, kami berbohong. Untuk itu kami minta maaf.” ”Data itu memang tak diolah secara saksama sehingga tak akurat.” ”Pemerintah tak bermaksud berbohong, kekeliruan terletak pada implementasi yang kurang rapi.”

Ujung dari tuntutan normatif adalah permintaan maaf dan janji tak mengulanginya. Tuntutan ini sangat tinggi dari kacamata moralitas, tetapi sangat naif dari kacamata politik. Tuntutan politik bukan sekadar permintaan maaf, melainkan perubahan politik, baik moderat maupun radikal. Dalam bahasa sedikit rumit, tuntutan moral adalah tindak ujar yang tak mengubah keadaan. Tuntutan moral adalah omong tanpa aksi, retorika tanpa isi.

Semuanya gerakan politik

Saya percaya: tak ada sesuatu di luar gerakan politik. Semua gerakan politik, baik berupa tunas maupun pohon besar. Baik ibu-ibu yang menuntut harga susu turun maupun agamawan yang minta kebenaran. Semua adalah tunas politik yang siap membesar. Kaum ibu di ujung Orde Baru sengaja menyembunyikan napas politik dalam gerakannya sebab kuping Orde Baru sangat tipis. Ia siap mencopot kuping siapa saja yang berseberangan. Lalu, apa yang menahan para agamawan memproklamasikan gerakan mereka sebagai gerakan politik? Mereka tak punya bisnis yang dipertaruhkan, hanya mengabdi pada imperatif suci dari langit.

Filsuf Alain Badiou berilustrasi mengenai peristiwa 18 Maret 1871 di Paris, hari terbentuknya Paris Commune, otoritas lokal yang dibentuk kaum buruh yang dua bulan mengendalikan Paris. Yang menarik pada 18 Maret 1871 adalah sesuatu yang absen dari pentas politik Perancis (buruh) tiba-tiba menampakkan diri. Kaum buruh tak sekadar menampakkan diri. Ia sekaligus mengambil alih kekuasaan lokal di Paris.

Hari itu kaum buruh, yang tak punya mandat memerintah, memberi mandat kepada diri sendiri. Dengan itu, mereka tolak perintah Versailles menyerahkan kanon-kanon yang ditempatkan di Paris. Gerakan politik mereka kontroversial tetapi dikenang sebab tak sembunyi di balik jargon moral, melainkan jujur menampakkan wajah politiknya. Kaum agamawan di Jakarta tiba-tiba keluar dari ruang sakral dan menghardik di ruang profan. Kemunculan mendadak ini adalah sesuatu yang politis. Tanpa menunggu sebutan, gerakan agamawan—seperti ibu-ibu di Bundaran HI dan kaum buruh—adalah gerakan politik in optima forma.

Penyangkalan adalah patologi psikologis yang berakibat buruk bukan hanya bagi gerakan, melainkan juga kepada mereka yang ia bela. Saya pikir gerakan kaum agamawan harus mau berdamai dengan kodrat politik gerakannya. Daripada terus mengibas debu politik dari jubah sucinya, agamawan harus terus menyuarakan kebenaran, mengorganisasikan diri, dan menjaga militansi. Hasil akhir masih berupa misteri politik. Namun, saya sedikit di antara orang yang sangat ingin tahu akhir cerita epos politik ini.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Posmodern di UI

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/01/27/03430979/Setelah.Gerakan.Moral

Kemiskinan dan Pengukurannya

Sebuah artikel menarik tentang si miskin, sebagai  pe[pe

Jumlah Si Miskin

Kecuk Suhariyanto

Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di pelbagai media.

Karena pernyataan terbuka ini merupakan seruan moral tokoh lintas agama yang tak punya kepentingan politik praktis, gaungnya ke mana-mana. Pemerintah berusaha membela diri, tetapi membikin situasi justru lebih buruk. Pemerintah dinilai kurang arif dan tak mau menerima masukan konstruktif.

Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.

Pertanyaannya, mengapa sampai ada dua angka kemiskinan yang jauh berbeda, padahal keduanya sama-sama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data kemiskinan makro

Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah. Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.

Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dari waktu ke waktu.

Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.

Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Data kemiskinan mikro

Masalah muncul saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan ingin memberi kompensasi kepada penduduk lapisan bawah berupa penyaluran bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orientasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendadak berubah total.

Di zaman Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan memakai pendekatan geografis (desa), seperti Inpres Desa Tertinggal. Sejak tahun 2005, yang digunakan pendekatan individu atau rumah tangga, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penyaluran bantuan langsung tak bisa memakai data kemiskinan makro sebab memerlukan nama dan alamat si miskin. Pengumpulan data harus dengan sensus, bukan sampel, sehingga data yang dihasilkan disebut sebagai data kemiskinan mikro. Ini berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa cepat dan hemat biaya.

Sampai saat ini baru dua kali BPS mengumpulkan data kemiskinan mikro: Oktober 2005 dan September 2008. Data yang diperoleh disebut data rumah tangga sasaran (RTS) dan mencakup bukan hanya rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Jumlah RTS hasil pendataan September 2008 adalah 17,5 juta. Dengan asumsi kasar rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang, diperoleh angka 70 juta jiwa. Jadi, sebetulnya tak ada dua angka kemiskinan. Data 31,02 juta menunjukkan penduduk miskin, sementara data 70 juta menunjukkan penduduk miskin plus hampir miskin.

Selisih di antara keduanya menunjukkan besarnya penduduk hampir miskin di Indonesia. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan. Sedikit gejolak ekonomi akan menyebabkan mereka mudah berubah status menjadi miskin. Maka, setiap kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya bukan hanya pada rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin. Sehari-hari keduanya sering tak berbeda nyata.

Kecuk Suhariyanto Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS

Sumber :http://cetak.kompas.com/read/2011/01/21/04361281/jumlah.si.miskin

Diskusi Kebohongan Publik Terus Bergulir

Pernyataan sikap tokoh lintas agama telah membuka ruang diskusi publik tentang kebohongan yang dilakukan oleh rezim SBY, kemarin Azzumardi Azra menulis opini tentang tersebut sekarang Salahuddin Wahid, berikut tulisanya yang bersumber dari:http://cetak.kompas.com/read/2011/01/15/03120783/adakah.kebohongan, semoga bermanfaat untuk pembelajaran dan pendewasaan kita bersama.
Adakah Kebohongan?
Salahuddin Wahid

Di Pesantren Tebuireng, 23 November 2010, berlangsung pertemuan mengenang Gus Dur dan renungan tentang nilai-nilai kepahlawanan. Beberapa tokoh agama, yakni Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pendeta Andreas Yewangoe, Djohan Effendi, dan saya sendiri berbincang tentang keresahan masyarakat terkait kondisi bangsa.

Disepakati pertemuan berikut pada 8 Desember 2010 di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang juga dihadiri mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Pendeta Natan Setiabudi.

Pertemuan berlanjut pada 10 Januari 2011 di kantor PP Muhammadiyah Jakarta karena keresahan dirasa makin meningkat akibat terungkapnya perilaku tercela aparat penegak hukum terkait kasus Gayus. Selain nama di atas, hadir

pula tokoh Buddha Biksu Sri Pannyavaro, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging, dan rohaniwan Katolik Romo Franz Magnis-Suseno.

Pertemuan di PP Muhammadiyah menimbulkan kehebohan karena media memberitakan bahwa sejumlah tokoh bicara tentang kebohongan pemerintah, walaupun rancangan pernyataan terbuka sebagai kesimpulan pertemuan belum dibacakan karena masih perlu dibahas.

Editorial bersama salah satu media cetak dan stasiun TV membahas masalah itu. Namun, editorial itu terkesan disalahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut saya, media itu tidak bisa disalahkan karena hanya membahas fakta walau tidak seluruhnya tepat. Juru bicara Presiden, Daniel Sparringa, dan beberapa menteri juga membantah bahwa pemerintah telah membohongi publik.

Masalah yang diresahkan

Apakah pemerintah bohong? Kita bisa berdebat panjang tentang hal itu. Namun, daripada berdebat istilah, lebih baik kita bicara substansi yang dikemukakan, yaitu ada perbedaan antara yang dikatakan dan yang dilakukan pemerintah.

Atas permintaan tokoh lintas agama, kawan-kawan dari sejumlah LSM memberikan data 18 buah ”kebohongan pemerintah”. Boleh jadi tidak semua data itu benar, tetapi ada yang menurut saya benar dan ada yang belum masuk daftar.

Awal November 2009, Presiden mengatakan, prioritas 100 hari bukan sekadar swasembada, melainkan surplus pangan. ”Ini tidak hanya beras, tetapi juga daging sapi, kedelai, gula, dan komoditas lain.”

Namun, pemerintah serahkan harga pada mekanisme pasar. Akibatnya Kompas (7/1/11) membuat berita utama bahwa pilihan rakyat tinggal ”Utang, Kurangi Makan, Bunuh Diri” karena ”Kesulitan Ekonomi secara Masif Dirasakan Rakyat”.

Apakah berita itu termasuk kebohongan atau tidak, kita bisa berdebat. Namun, faktanya adalah terjadi perbedaan antara apa yang dikatakan (dengan kata lain: janji) Presiden dan kenyataan. Kini kita impor beras lagi sampai 1,5 juta ton.

Untuk data angka kemiskinan, tentu juga menimbulkan debat tentang ukuran yang dipakai. Pemerintah berkali-kali menyatakan berhasil mengurangi kemiskinan (batas garis kemiskinan pengeluaran Rp 211.726 per bulan) menjadi 31,02 juta jiwa. Menurut para tokoh agama, dengan pendekatan jumlah penduduk yang layak menerima raskin tahun 2010, penduduk miskin berjumlah 70 juta jiwa.

Saat Sumiyati, tenaga kerja Indonesia (TKI), disiksa di Arab Saudi dan jadi topik hangat, SBY—setelah rapat khusus—menyatakan akan melengkapi TKI dengan ponsel (19/11/2010). Ponsel tidak jadi diberikan dan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi juga tidak jelas. Padahal, Migrant Care mencatat jumlah TKI meninggal 1.018 orang (2009) dan 1.075 (2010). Pemerintah ternyata tidak kunjung melindungi TKI.

Kasus Gayus menunjukkan, aparat penegak hukum di semua level dan lembaga rentan terhadap korupsi. Gayus dengan enteng berkisah, ia sudah menyuap penyidik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan rumah tahanan, dari yang terendah sampai tertinggi.

Banyak pihak—termasuk ahli hukum—menangkap kesan penegak hukum hanya mengejar ikan teri, bukan kakap. Kasus diperkecil lingkup dan bobotnya. Kuat dugaan, semua upaya mengarah pada dilupakannya kasus ini seiring waktu.

Adnan Buyung Nasution dan beberapa pihak mendesak Presiden supaya mengambil alih kasus Gayus, tetapi ditolak dengan alasan Presiden tak mau intervensi. Padahal, SBY berkali-kali menyatakan akan memimpin sendiri perang melawan korupsi.

Presiden juga didesak menekan Polri untuk menangkap penganiaya aktivis ICW, Tama Satrya (Juli 2010), tetapi tanggapan tidak positif. Kalau mau efektif memberantas korupsi, buatlah peraturan presiden untuk menerapkan prinsip pembuktian terbalik secara penuh.

Banyak pekerjaan rumah

Masih ada data lain di luar 18 butir yang dikemukakan, antara lain menuntaskan kasus Munir, kekerasan atas nama agama, dan rekening gendut perwira Polri.

Saya juga ingin menambahkan dua hal, yaitu reformasi agraria 9 juta hektar yang disampaikan 2007 dan kini tidak jelas. Yang lain ialah jeritan keluarga korban kasus Trisakti dan lain-lain yang selalu tampil di depan Istana setiap Kamis, tetapi tidak pernah ditanggapi.

Dari uraian di atas, kita lihat bahwa substansinya ialah ada keresahan terhadap janji pemerintah yang tidak ditepati. Para tokoh agama itu bukan politisi sehingga terkesan tidak taktis dan apa adanya, utamanya mengingatkan pemerintah agar mengerjakan pekerjaan rumahnya.

Para tokoh agama masih akan bertemu untuk menyelesaikan rancangan Pernyataan Terbuka. Akan lebih bermanfaat bila pemerintah bersedia berdialog agar keresahan umat bisa disampaikan langsung, termasuk masukan yang membangun.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

Menggugat Pembohongan Publik

Azyumardi Azra

Ada apa ketika para pemimpin dan tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) lalu, mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai ”kebohongan” [rezim] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kenapa tiba-tiba mereka ”turun gunung” secara bersama-sama dan kemudian keluar ke depan publik dengan sejumlah daftar ”kebohongan” tersebut? Bagaimana kita memahami gejala yang cukup mengagetkan ini?

Para pemimpin dan tokoh lintas agama itu agaknya tidak secara resmi mewakili organisasi atau umat masing-masing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama.

Ada Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia/PGI), Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI), Mgr Martinus D Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI), Biksu Sri Mahathera Pannyavaro (Mahanayakka Buddha Mahasangha Theravada Indonesia), KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan tokoh nasional asal Nahdlatul Ulama/NU), serta I Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI).

Jelas para tokoh lintas agama itu tidak gegabah mengeluarkan pernyataan terbuka yang keras itu. Mereka mengadakan pertemuan berkali-kali di tempat tokoh agama berbeda. Berkali-kali pula mereka menyusun draf yang kemudian menjadi pernyataan terbuka itu, yang mengungkapkan berbagai masalah serius yang tengah dihadapi negara-bangsa ini.

Kebohongan baru dan kebohongan lama

Dalam kesimpulan mereka, berbagai masalah itu bersumber dari sejumlah kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam semacam lampiran pernyataan terbuka itu dengan judul ”Beberapa Kebohongan Rezim SBY”, mereka mendaftar sembilan [di antaranya] kebohongan lama.

Hal itu yakni kegagalan pemerintah mengurangi kemiskinan dan swasembada serta ketahanan pangan; ketidakbenaran klaim SBY bahwa ia menjadi target terorisme dengan menunjukkan foto lama; kegagalan menuntaskan pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir; kegagalan meningkatkan kemajuan pendidikan; serta kegagalan melindungi kelestarian laut dan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport.

Kemudian, sembilan [di antaranya] kebohongan baru, mulai dari kegagalan mencegah kekerasan organisasi massa (ormas) tertentu atas nama agama dan juga kekerasan terhadap pers; kegagalan melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI); serta kegagalan mewujudkan transparansi dalam kasus pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, kegagalan memberantas korupsi dan mengungkap rekening gendut perwira Polri; kegagalan mewujudkan politik yang bersih, santun, dan beretika dalam kasus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati; kegagalan memberantas kasus mafia hukum ”Super Gayus”; dan kegagalan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilanggar Malaysia belum lama ini.

Tanggung jawab moral

Sebagian kalangan pemerintah dan parpol pendukungnya bisa saja mengatakan para pemimpin agama tersebut telah melangkah terlalu jauh atau menganggap mereka ikut bermain politik praktis.

Memang, sejauh ini belum ada pernyataan dari kalangan pemerintah, yang boleh jadi menganggap mereka ”berkonspirasi” atau ”didalangi” pihak tertentu yang memiliki agenda-agenda politik dan kekuasaan. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto terkesan sangat hati-hati berhadapan dengan para tokoh lintas agama tersebut. Sebaliknya, ia justru mengecam keras editorial sebuah koran nasional yang menurunkan opini tentang kebohongan rezim Yudhoyono tersebut.

Sepatutnya, pemerintah dan kalangan partai politik tidak mencurigai para pemimpin lintas agama tersebut karena apa yang mereka sampaikan adalah bagian dari apa yang hidup dalam pengalaman sehari-hari dan batin umat-rakyat.

Sesuai dengan posisi mereka sebagai pemimpin dan ”bapak rohani” umatnya masing-masing, adalah tanggung jawab dan kewajiban moral mereka untuk menjadi penyambung lidah rakyat yang kini seolah sudah menjadi bisu.

Sebaliknya, integritas mereka masing-masing sebagai ulama, pastor, pendeta, biksu dan pedanda bisa memudar, begitu mereka juga membisu seribu bahasa melihat merajalelanya kerusakan dan kemungkaran di sekeliling mereka.

Lebih daripada itu, meminjam kerangka Imam al-Ghazali, pemimpin agama yang baik adalah mereka yang mampu memelihara diri dari cengkeraman penguasa. Sebaliknya mereka yang mendekat-dekatkan diri dengan penguasa menjadi pemimpin agama yang buruk (su’u al-ulama).

Karena dengan begitu, dia tidak hanya menjadi terkooptasi oleh penguasa, tetapi sekaligus juga semata-mata menjadi pemberi justifikasi keagamaan atas berbagai langkah penguasa, yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, mereka dapat menjadi pembenar belaka dari kesenjangan di antara apa yang dinyatakan penguasa dengan realitas yang hidup dalam masyarakat; tutup mata dan telinga terhadap berbagai kesenjangan dan ketimpangan.

Karena itu, adalah kewajiban dan tugas keagamaan para pemimpin agama untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada para penguasa, meski pahit sekalipun. Tugas ini merupakan bagian dari apa yang di dalam Islam disebut sebagai al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ’an al-munkar (menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran).

Karena jika kemungkaran (al-fasad) dalam berbagai bentuknya, seperti kemiskinan, korupsi, tidak tegaknya hukum dan manipulasi politik terus merajalela tanpa usaha serius mengatasinya, maka negara-bangsa ini terus tertimpa azab dan bencana, dan akhirnya kehancuran; jatuh ke dalam lubang tanpa dasar yang sangat gelap.

Menghapus kebohongan

Apa yang tercakup dalam pernyataan terbuka para tokoh lintas agama itu dan lampirannya sulit dibantah secara substantif karena sudah lama jadi bagian realitas pahit sehari-hari di masyarakat.

Terdapat kesenjangan—untuk tidak menyatakan ”kebohongan”—antara apa yang diklaim pemerintahan rezim SBY dan kenyataan di lapangan. Juga di antara tugas dan kewajiban, seperti penegakan hukum, yang tidak serius dilaksanakan pemerintah dan aparatnya.

Misalnya saja, orang boleh berbeda mengenai tingkat dan jumlah penduduk miskin di negeri ini. Namun, poin substantifnya tetap saja adalah bahwa kemiskinan masih merajalela, meski pada saat yang sama juga terjadi pertumbuhan ekonomi makro yang selalu diklaim pemerintah sebagai keberhasilan.

Karena itu, pernyataan terbuka para pemimpin agama tersebut seyogianya disikapi Presiden Yudhoyono dan aparatnya dengan kepala dingin. Dan sebaliknya, mereka harus berterima kasih kepada para pemimpin agama karena telah jujur, terus terang, dan berani mengungkapkan masalah-masalah berat yang dihadapi negara-bangsa ini.

Pemerintahan SBY sepatutnya menjauhkan diri dari kegemaran mendengarkan ”hal-hal baik” saja, semacam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Dalam konteks itu, pernyataan terbuka tokoh dan pimpinan lintas agama hendaknya dapat mendorong terciptanya momentum bagi penyelesaian masalah-masalah berat yang dihadapi bangsa. Bagi Presiden Yudhoyono sendiri, inilah ”momen kebenaran” (moment of truth) untuk berbuat maksimal dalam waktu yang masih tersisa dalam masa pemerintahan kedua dan terakhirnya ini.

Jika Presiden Yudhoyono mau tercatat dengan tinta emas dalam sejarah negara-bangsa yang besar ini, hal itu tidak lain bisa diwujudkan hanya dengan ketegaran, ketegasan, konsistensi, dan bertungkuslumus menghapus segala yang disebut sebagai kebohongan itu.

Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

 

Kebohongan Rezim SBY Versi Tokoh Lintas Agama

JAKARTA – Para aktivis, di antaranya Yudi Latief, Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun, Senin (10/1), menyampaikan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru = 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sembilan kebohongan lama tersebut antara lain:

Pertama pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.

Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.

Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadis asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.

Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.

Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.

Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.

Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungu dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.

Kesembilan, tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.

Sedangkan 9 kebohongan baru SBY, di antaranya:

Pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.

Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.

Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.

Keempat, Presiden SBY mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.

Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.

Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.

Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.

Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.

Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia