Kemiskinan, “Ujung Pipa” Korupsi Sistemis

Tujuh tahun telah berlalu. Kehidupan Dewi dan empat anaknya telah kembali tertata setelah suaminya, seorang sopir bajaj, memilih istri mudanya. Dewi menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh cuci.

Penghasilan Dewi kira-kira Rp 20.000 sehari. Untuk membayar sewa rumah sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 6.600 per hari. ”Yang penting anak-anak bisa sekolah,” ujar Dewi beberapa waktu lalu. ”Makan nasi sama kerupuk enggak soal.”

Rumah itu berukuran 1,5 meter x 3 meter, berdinding kayu bekas. Dua pertiga ruangan disangga konstruksi bambu, menjorok ke Sungai Ciliwung, serta dihubungkan tangga kayu dengan kemiringan hampir 90 derajat dan ketinggian 3 meter dari tanah. Kalau banjir besar, rumah tenggelam sampai atap. Kawasan itu juga rawan digusur.

Dewi dan anak-anaknya adalah wajah feminisasi kemiskinan, meminjam istilah Bank Dunia untuk memperlihatkan dampak kemiskinan yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Para ahli mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan akses pada hal-hal vital dalam hidup. Kemiskinan absolut berarti tak punya akses pada sumber daya dasar yang menopang kehidupan, seperti air bersih, lahan, rumah layak huni, benih (bagi petani), alat kerja (nelayan), makanan bergizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, dan lapangan kerja.

Dengan demikian, alangkah sempitnya mereduksi kemiskinan dengan standar Badan Pusat Statistik (2010) yang hanya menghitung angka kecukupan gizi 2.100 kalori per hari, setara dengan Rp 155.615 per bulan per orang.

Kerentanan

Bank Dunia mencatat, sekitar 50 persen rumah tangga di Indonesia tergolong rentan miskin akibat krisis ekonomi. Tingkat kerentanan di kota sekitar 29 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pedesaan yang 59 persen.

Data itu juga menjelaskan tingkat urbanisasi yang tinggi dan ketimpangan pembangunan antarkawasan, antarwilayah, dan antardaerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan turun dari 14,2 persen (2009) menjadi 13,3 persen (2010) atau 31,02 juta jiwa dari 32 juta jiwa sebelumnya. Sekitar 60 persennya berada di pedesaan.

Angka itu sebenarnya membingungkan karena penerima jatah beras untuk rakyat miskin sekitar 17,5 juta keluarga atau sekitar 70 juta jiwa kalau ada empat orang dalam satu keluarga. Angka itu juga tak mencerminkan 28 persen anak dengan berat badan kurang dan 44 persennya terancam cebol karena terhambat pertumbuhannya.

Pemerintah bangga meng- umumkan turunnya angka kemiskinan, tetapi enggan menguak melebarnya jurang kesenjangan sosial. Kemiskinan tak bisa disederhanakan sebagai kemiskinan ekonomi. Lebih dari itu adalah pelanggaran hak-hak warga negara karena ketiadaan rasa aman dalam arti luas.

Isu kemiskinan dan kesenjangan sosial paling mudah dimainkan demi kekuasaan, dipadu isu yang sangat peka di negeri yang sangat plural ini, yaitu agama dan etnis. Kekerasan yang dihasilkan menutup ruang kemanusiaan dan mengubur martabat manusia.

Sistemis

Dalam pertemuan di Hongkong pada 2009, Wakil Presiden Transparency International Akere T Muna menyatakan, kemiskinan hanya bisa dihapus kalau toleransi terhadap korupsi nol.

Program-program penghapusan kemiskinan tak akan efektif—apalagi kalau dananya didapat dari utang—selama korupsi tak ditindak sampai akarnya. Selalu ada kisi-kisi untuk korupsi dalam kebijakan pembangunan yang cenderung memiskinkan dan memicu konflik, seperti terlihat dalam kebijakan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Korupsi selalu dihubungkan dengan praktik feodalisme pada masa lalu dan terus bermetamorfosis dalam praktik-praktik paling canggih. Meski ada upaya pemberantasan korupsi, ketidakseriusan menanggapi kasus- kasus korupsi juga terlihat jelas, di antaranya pelantikan Wali Kota Tomohon Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar oleh Kementerian Dalam Negeri, padahal ia menyandang status tersangka korupsi APBD Kota Tomohon.

Indonesia Corruption Watch mencatat, pada 2004-2010, setidaknya 18 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 wali kota, 8 wakil wali kota, 84 bupati, dan 19 wakil bupati tersandung kasus korupsi. Penelitian oleh organisasi independen di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (2006) menunjukkan penggunaan formalisasi agama dalam kebijakan publik untuk kompetisi politik dan menutupi isu korupsi.

Semua membayar

Sampai paruh pertama 2010, sedikitnya 1.800 kasus korupsi terungkap dan 1.243 anggota DPRD terlibat kasus korupsi pada 2004-2009. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mencatat 1.891 kasus korupsi di daerah hasil pemekaran. Selama 10 tahun, lahir 205 daerah baru, terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Tak mengejutkan kalau Laporan Political and Economic Risk Consultancy 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik.

Wacana soal korupsi tak bisa dibatasi sebagai hitungan angka. Dampak korupsi jauh lebih dalam daripada pencurian uang. Korupsi di tingkat struktural, kelembagaan, dan individual telah mengabaikan keselamatan manusia dan ruang hidupnya dari kepengurusan publik.

Kemiskinan adalah masalah ”di ujung pipa” korupsi sistemis; biang keladi semua pelanggaran hak-hak asasi manusia yang harus dibayar oleh setiap warga negara, termasuk bayi baru lahir. Mengutip Cicero, O tempora o mores….

(MARIAHARTININGSIH)

sumber:http://cetak.kompas.com/read/2011/02/21/03020498/kemiskinan.ujung.pipa.korupsi.sistemis

 

 

 

Iklan

Pemkab Purwakarta Asuransikan Pekerja Sosial

Ternyata makna pekerja sosial pada kasus berikut mengalamu perubahan makna tidak hanya mereka yang lulusan dari ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan tidak hanya bekerja di lembaga pelayanan sosial.

Purwakarta, Kompas – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyertakan para pekerja sosial di wilayahnya dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Hingga akhir Januari 2011, sedikitnya 12.000 orang telah tercatat sebagai peserta program tersebut.

Mereka yang menjadi sasaran program itu antara lain ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, petugas linmas, kader posyandu, dukun bayi, ketua karang taruna, badan musyawarah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), perangkat desa (sekretaris, kepala urusan, kepala dusun), kader keluarga berencana, dan guru madrasah. Jenis jaminan yang tercakup di dalamnya adalah jaminan kesehatan dan kematian.

Dengan penyertaan tersebut, pekerja sosial di Purwakarta dapat mengklaim seluruh pengeluaran untuk biaya rawat inap (maksimal 60 hari) dan pengobatan, termasuk istri/suami dan anak. Mereka juga mendapat santunan kematian hingga Rp 16,8 juta per peserta.

Iuran premi sebesar Rp 50.400 per bulan untuk pekerja berkeluarga dan Rp 26.400 per bulan untuk pekerja lajang ditanggung penuh oleh Pemkab Purwakarta dengan APBD.

Engkar (39), pengurus karang taruna di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Rabu (16/2), mengatakan, selama ini beberapa jabatan di tingkat desa dijabat secara sukarela oleh warga. Dengan adanya program itu, ketua RT/RW, kepala dusun, ketua LPM, karang taruna, dan lainnya merasa lebih diperhatikan.

”Ketua RT/RW dan kepala dusun, misalnya, selalu direpotkan oleh tugas administrasi. Dari urusan bikin kartu tanda penduduk sampai pemutakhiran data pemilih untuk pemilu. Namun, selama ini sangat minim apresiasi,” kata Engkar.

Bertahap

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan, program ini dibiayai lewat efisiensi anggaran.

Proses pendataan, verifikasi, dan pendaftaran ke PT Jamsostek dilakukan secara bertahap. Dari 15.000 pekerja yang ada, sampai akhir Januari baru terdaftar 12.000 pekerja.

Kepala PT Jamsostek Cabang Purwakarta Dadang Kusnadi menyatakan, selain batasan umur maksimal 55 tahun, asuransi ini hanya berlaku bagi para pekerja non-pegawai negeri sipil atau TNI/Polri. (mkn)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/17/0425444/pemkab.purwakarta.asuransikan.pekerja.sosial

Inflasi, Pangan, dan Kemiskinan

Oleh Khudori

Inflasi yang tinggi membuat pemerintah seperti orang kebakaran jenggot. Pemerintah dituding tak mampu mengendalikan inflasi, lantas membuat kebijakan panik.

Ini tecermin dari beleid pembebasan bea masuk impor beras, gandum, dan bahan pakan ternak (Kompas, 18/1). Pemerintah yakin, pembebasan bea masuk akan menurunkan harga komoditas pangan dan menjinakkan inflasi yang dipicu oleh meroketnya harga pangan.

Untuk kesekian kali kita melihat pemerintah disibukkan agenda rutin dan menguras energi yang tak perlu. Instabilitas harga kebutuhan pokok masih jadi agenda rutin tahunan yang jauh dari tuntas karena sampai saat ini pemerintah belum juga menyusun instrumen dan kelembagaan stabilisasi yang kredibel, terukur, dan komprehensif. Respons pemerintah selalu reaktif dan ad hoc, tak lebih dari pemadam kebakaran. Bagi rakyat, terutama warga miskin, instabilitas harga kebutuhan pokok merentankan ekonomi mereka. Warga miskin yang 60-75 persen pendapatannya untuk pangan dipaksa merealokasikan anggaran dengan menekan pos nonpangan guna mengamankan perut.

Pertama, dana pendidikan dan kesehatan dipangkas. Kedua, jumlah dan frekuensi makan dikurangi. Jenis pangan inferior menjadi pilihan. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun. Bagi orang dewasa, ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan kesehatan. Buat ibu hamil/menyusui dan anak balita akan berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak. Terbayang SDM yang tak bisa bersaing pada masa datang.

Pangan belanja utama

Menurut Badan Pusat Statistik, mayoritas pengeluaran penduduk Indonesia masih untuk pangan. Pada 2009, rata-rata pengeluaran pangan mencapai 50,62 persen. Bahkan, bagi penduduk miskin, 73,5 persen pengeluaran keluarga untuk pangan. Sedikit saja ada lonjakan harga, daya beli mereka anjlok. Kemiskinan membengkak. Itu sebabnya inflasi sering disebut perampok uang rakyat.

Inflasi di Indonesia tergolong tinggi, rata-rata di atas 5 persen. Memang inflasi pada 2009 hanya 2,78 persen, tetapi pada tahun yang sama banyak negara mengalami deflasi karena krisis ekonomi global. Dibandingkan negara lain, target inflasi tahun 2011 (5,3 persen) masih tergolong tinggi. Inflasi di Malaysia dan Thailand biasanya lebih kecil dari 5 persen. Inflasi di Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan di bawah 3 persen. Bahkan, Jepang sering deflasi. Ini semua karena kebijakan yang komprehensif.

Ketika di Indonesia harga kebutuhan pokok gonjang-ganjing, Malaysia tak mengalaminya. Ini karena Malaysia punya undang-undang The Price Control Act untuk mengontrol harga barang—yang kebanyakan makanan—sejak 1946. Juga ada The Control of Supplies Act yang mulai berlaku 1961. UU ini mengatur keluar-masuknya barang di perbatasan, seperti gandum. Dalam UU tersebut, harga 225 kebutuhan sehari-hari dan 25 komoditas dikontrol saat hari besar.

Pada 2008 dibentuk Majlis Harga Negara untuk memonitor harga barang, menerima keluhan masyarakat, dan mendukung cadangan pangan nasional. Pada tahun-tahun saat harga minyak tinggi, inflasi di Malaysia bisa ditekan di bawah 5 persen. Bandingkan di Indonesia pada 2005 yang 17,11 persen dan 2008 mencapai 11,06 persen. Malaysia cukup berhasil menjaga stabilitas harga, apa pun yang terjadi di pasar internasional sehingga inflasi rendah (Adiningsih, 2010).

Oleh karena itu, langkah BI menekan inflasi dengan menstabilkan nilai tukar tak banyak artinya tanpa didukung upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Stabilkan harga pangan

Tahun ini ancaman instabilitas harga kebutuhan pokok masih terjadi. Anomali iklim membuat produksi pangan serba tidak pasti. Jauh-jauh hari Vietnam dan Thailand memperketat ekspor beras karena diperkirakan harga beras naik dua kali lipat tahun ini. Jika itu terjadi, plus kegagalan produksi beras domestik, inflasi bakal meroket.

Pada masa lalu, negeri ini pernah gemilang menjaga harga kebutuhan pokok lewat Bulog. Karena itu, wacana untuk mengembalikan fungsi-fungsi strategis Bulog bisa dilakukan. Namun, itu tidak banyak artinya tanpa pendanaan dan instrumen yang komprehensif. Pertama, segera tentukan komoditas kebutuhan pokok yang berpengaruh besar pada pengeluaran rumah tangga. Jumlahnya bisa 4-5 komoditas sebagai opsi stabilisasi.

Kedua, instrumen harus komplet, mulai dari harga patokan (ceiling/floor price), jumlah cadangan, dana murah, pengendalian ekspor-impor, hingga program jaminan sosial dalam bentuk pangan bersubsidi. Ketiga, pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi dan tak ada pelaku dominan yang bisa mengeksploitasi keadaan.

Khudori Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2011/01/28/04374585/inflasi.pangan.dan.kemiskinan

 

Kemiskinan dan Pengukurannya

Sebuah artikel menarik tentang si miskin, sebagai  pe[pe

Jumlah Si Miskin

Kecuk Suhariyanto

Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di pelbagai media.

Karena pernyataan terbuka ini merupakan seruan moral tokoh lintas agama yang tak punya kepentingan politik praktis, gaungnya ke mana-mana. Pemerintah berusaha membela diri, tetapi membikin situasi justru lebih buruk. Pemerintah dinilai kurang arif dan tak mau menerima masukan konstruktif.

Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.

Pertanyaannya, mengapa sampai ada dua angka kemiskinan yang jauh berbeda, padahal keduanya sama-sama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data kemiskinan makro

Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah. Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.

Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dari waktu ke waktu.

Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.

Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Data kemiskinan mikro

Masalah muncul saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan ingin memberi kompensasi kepada penduduk lapisan bawah berupa penyaluran bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orientasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendadak berubah total.

Di zaman Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan memakai pendekatan geografis (desa), seperti Inpres Desa Tertinggal. Sejak tahun 2005, yang digunakan pendekatan individu atau rumah tangga, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penyaluran bantuan langsung tak bisa memakai data kemiskinan makro sebab memerlukan nama dan alamat si miskin. Pengumpulan data harus dengan sensus, bukan sampel, sehingga data yang dihasilkan disebut sebagai data kemiskinan mikro. Ini berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa cepat dan hemat biaya.

Sampai saat ini baru dua kali BPS mengumpulkan data kemiskinan mikro: Oktober 2005 dan September 2008. Data yang diperoleh disebut data rumah tangga sasaran (RTS) dan mencakup bukan hanya rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Jumlah RTS hasil pendataan September 2008 adalah 17,5 juta. Dengan asumsi kasar rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang, diperoleh angka 70 juta jiwa. Jadi, sebetulnya tak ada dua angka kemiskinan. Data 31,02 juta menunjukkan penduduk miskin, sementara data 70 juta menunjukkan penduduk miskin plus hampir miskin.

Selisih di antara keduanya menunjukkan besarnya penduduk hampir miskin di Indonesia. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan. Sedikit gejolak ekonomi akan menyebabkan mereka mudah berubah status menjadi miskin. Maka, setiap kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya bukan hanya pada rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin. Sehari-hari keduanya sering tak berbeda nyata.

Kecuk Suhariyanto Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS

Sumber :http://cetak.kompas.com/read/2011/01/21/04361281/jumlah.si.miskin