Penelitian Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Empat Daerah Di Indonesia

Penelitian evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial ini bertujuan memahami proses dan hasil pelaksanaan program. Instrument utama dalam menganalisis data lapangan menggunakan konsep asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pendekatan penelitian ini deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group disscussion. Sumber informasi: peserta Askesos, pengelola Askesos, pengurus lembaga pelaksana, dan aparat instansi sosial kabupaten/kota dan provinsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif (reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan). Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan representasi kawasan Indonesia (barat, timur). Atas pertimbangan itu lokasi terpilih adalah: Kab. Deli Serdang-Sumut dan Kab. Gunungkidul-DIY (mewakili kawasan Indonesia barat), Kab. Gowa-Sulsel dan Kota Ambon-Maluku (mewakilit kawasan Indonesia timur). Pada masing-masing daanerah tersebut dipilih empat lembaga pelaksana secara purposif  kecuali di Kab. Gowa yang hanya terdapat tiga lembaga pelaksana. Lembaga-lembaga pelaksana tersebut pelaku program dalam kurun waktu 2003-2007.

Hasil evaluasi menunjukkan, dari sisi proses penentuan lokasi, kemitraan, dan kepesertaan program, belum dilakukan secara maksimal. Hal itu setidaknya terlihat bahwa dari empat lokasi penelitian, terdapat satu lokasi (Kota Ambon) dimana aparat instansi sosial kota tersebut tidak tahu menahu adanya program di daerahnya karena (merasa) tidak mengusulkan dan tidak dilibatkannya.

Dari 15 lembaga pelaksana sampel penelitian, (hanya) delapan lembaga pelaksana yang memenuhi persyaratan. Tentang peserta program, terdapat peserta (meskipun sebagian kecil) yang kurang memenuhi persyaratan, yaitu: karyawan swasta, belum menikah/berkeluarga, dan lanjut usia. Terkait pendanaan, pelaksanaan program sepenuhnya (100%) bergantung pada dana dekonsentrasi sebagai dana bantuan penguatan cadangan klaim, yang jumlahnya  berkisar antara Rp. 25- 40 juta/lembaga pelaksana, dan belum ada sumber dana lain khususnya yang berasal dari pemerintah daerah setempat. Pencairan dana dekon tersebut melalui DJA, KPPN provinsi, bank pusat, dengan sepengetahuan pejabat instansi sosial provinsi, kabupaten/kota ditransfer ke nomor rekenening lembaga pelaksana.

Terkait itu, terdapat dua instansi sosial yakni Kota Ambon dan Kab. Gowa tidak mengetahui aliran dana tersebut, karena dari pusat langsung ke lembaga pelaksana (via nomor rekening di bank) dengan sepengetahuan pejabat provinsi (saja). Mengenai pengelolaan dana bantuan penguatan cadangan klaim tersebut, 14 dari 15 lembaga pelaksana, meminjamkan dana tersebut kepada para peserta, tetapi justru ini yang menarik bagi peserta.

Sementara itu, satu lembaga pelaksana yakni Yayasan Pelangi Nusantara di Kota Ambon tidak melakukannya, dan konsisten pada pengumpulan premi dari peserta. Pada tahapan persiapan, serangkaian kegiatan: penjajagan, sosialisasi, identifikasi dan seleksi, temu konsultasi, pemantapan, pembekalan kemampuan manajerial, bimbingan dan motivasi, belum dilakukan secara maksimal, bahkan beberapa komponen kegiatan (identifikasi dan seleksi serta bimbingan dan motivasi) tidak dilakukan, karena (dianggap) sudah terakomodir pada kegiatan lainnya (sosialisasi).

Tidak dilakukannya serangkaian kegiatan secara maksimal tersebut, setidaknya terlihat dari kekurangtepatan penentuan lembaga pelaksana, program belum difahami secara baik, baik oleh petugas intansi sosial provinsi, kabupaten/kota maupun lembaga pelaksana. Pada tahapan pengelolaan, kegiatan perekrutan peserta dan pemasaran program juga tidak dilakukan oleh petugas (pengelola) karena dianggapnya sudah terwadahi pada kegiatan sosialisasi.

Sementara itu pengumpulan premi Rp.5000,-/peserta pada umumnya diintegrasikan pada pengembalian pinjaman secara angsuran (mingguan, bulanan). Pembayaran klaim kepada peserta baru dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksana di Kab. Deli Serdang dan Kab. Gunungkidul. Sementara di Kab. Gowa dan Kota Ambon belum/tidak melakukan pembayaran klaim, kecuali penyerahan premi peserta di Kota Ambon setelah program berjalan dua tahun (Yayasan Anugerah Nurani Mandiri (Yanuma). Terkait monitoring, supervisi, dan evaluasi program, kegiatan tersebut belum dilakukan secara baik dan benar oleh semua pihak terkait baik petugas pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal itu setidaknya terlihat dari tidak terdeteksinya penentuan lembaga pelaksana yang belum memenuhi persyaratan sehingga tidak ada pelurusan/pembetulan pelaksanaan kegiatan kemudian. Terkait pelaporan, di Kab. Gowa dan Kota Ambon sulit ditemukan laporan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat instansi sosial provinsi, kabupaten/kota, termasuk di lembaga pelaksana. Dari sisi hasil pelaksanaan program, masih sebatas, bahwa peserta dapat meminjam uang kepada pengelola, yang menurut mereka (dapat) memutus mata rantai rentenir, dan mereka memiliki (sedikit) tabungan. Keluaran yang demikian sebagai akibat dari pergeseran pemahaman program oleh para pelaksana program khususnya di lapangan dari format Askesos (baca: asuransi) menjadi semacam usaha simpan pinjam.

Dampak Askesos bagi perkembangan sosial ekonomi peserta (sebenarnya) positif, hanya memang, program tidak dalam formatnya sebagai Askesos, tetapi dalam bentuk (semacam) simpan pinjam. Sementara itu dampak program bagi lembaga pelaksana adalah bahwa program tersebut dapat meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana. Secara keseluruhan, dari sisi desain teknis, pelaksanaan program “tidak baik” karena banyak “penyimpangan” dan tidak memenuhi ketentuan desain teknis pelaksanaan Askesos (proses–output). Dari sisi substansi pelaksanaan kegiatan, belum mencerminkan mekanisme asuransi (baca: Askesos), karena iuran (premi) lebih bersifat kerelaan dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan khususnya pada proses, kepada (1) Dit. Jamkesos: meningkatkan pengendalian/monitoring dan evaluasi secara baik dan benar dan tidak sekedar tour ke daerah dan atau menghabiskan anggaran; meningkatkan sosialisasi program dengan memanfaatkan media yang ada (massa, elektronik);  meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota (gubernur, bupati, walikota) dan tidak sekedar dengan intansi sosial; meningkatkan pemahaman pelaksana program pada semua tingkatan khususnya di lapangan (tim pengelola) melalui kegiatan pemantapan dan kemampuan majerial secara baik dan benar; konsisten dengan program yang dirancangnya, dengan memberikan pendampingan (teknis, manajemen) dan dana operasional terhadap lembaga pelaksana; (2) Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota: memahami program secara baik dan benar; meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah termasuk dengan dunia usaha; meningkatkan pengendalian (supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan); mengalokasikan anggaran melalui APBD bagi lembaga pelaksana yang dinilai baik dalam upaya mengembangkan program yang dilaksanakan pusat; (3) Lembaga pelaksana: memahami dan mengimplementasikan program secara baik, benar, dan bertanggung jawab, serta tidak memandang dan menganggapnya sebagai kesempatan dan peluang mendapatkan dana pemerintah, membuat laporan secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait.

Untuk mendownlod buku secara lengkap dapat  d klik di sini

Iklan

Gaji 13 PNS Cair Bulan Ini: PP No 33 tahun 2011 tentang pemberian gaji atau pensiun tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun tunjangan telah terbit

Kementerian Keuangan memastikan 4,7 juta PNS akan mendapatkan gaji ke-13 bulan ini. Kepastian tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang pemberian gaji atau pensiun tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun tunjangan.

Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (2/7) mengatakan, pengajuan surat perintah membayar oleh masing-masing satuan kerja akan dilakukan Juli ini. Untuk PNS pusat, gaji ke-13 akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing, sementara untuk PNS daerah akan dibayarkan melalui APBD masing-masing daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah terbit peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai petunjuk teknis pemberian gaji 13 tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011

Sementara, gaji ke-13 untuk penerima pensiun atau tunjangan akan dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) pada bulan ini. “Pencairan ini mempertimbangkan adanya kebutuhan pembiayaan pendidikan anak-anak PNS, TNI, dan Polri,” tutur Agus. (kuh)

Silahkan klik disini untuk download Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2011

Silahkan klik disini untuk download Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011

Review dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Asia Development Bank

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendapat kritik dari berbagai pihak dan memerlukan evaluasi terhadap perbaikan program. Kritik tersebut mulai dari perencanaan program yang bersifat top down, program yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan program yang asal-asalan maupun pilihan model program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat miskin itu sendiri serta besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

Tabel.  Hasil Review dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

No

Nama Program

 

Diagnosis &Analisis Kemiskinan

 

Tujuan, Indikator & Target Program

Perencanaan

Pelaksanaan

Monev

1

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS) – Infrastruktur Jalan Pedesaan  Sedang Baik Kurang Sedang Sedang

2

Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Baik Kurang Kurang Sedang Sedang

3

Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN)  Baik Kurang Sedang Kurang Kurang

4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Kurang Kurang Baik Sedang Kurang

5

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK-GAKIN)  Baik Sedang Baik Kurang Kurang

6

Proyek Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Sulawesi (SAADP)  Baik Baik Baik Kurang Baik

7

Program Penyediaan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Pendapatan Rendah (WSLIC2)  Baik Baik Baik Baik Sedang

8

Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D)  Sedang Kurang Baik Kurang Baik

9

Proyek Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)  Sedang Baik Baik Kurang Kurang

10

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (CERD/PMPD)  Baik Baik Sedang Kurang Kurang

11

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)  Baik Baik Baik Sedang Sedang

Sumber: Asia Development Bank, 2008

Berdasarkan hasil review dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Asia Development Bank (2008,h.13) terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia (lihat tabel 1.3) ternyata tidak satupun program penanggulangan kemiskinan dinyatakan baik semua dari aspek diagnosis dan analisis kemiskinan, penetapan tujuan, indikator dan target program, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring program. Rata-rata pada aspek diagnosis, analisis kemiskinan, penetapan tujuan, indikator dan target program sampai dengan perencanaan program tersebut baik namun pada pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kurang baik. Hal ini mengindikasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut pada level kebijakan ”diatas  kertas” sudah relatif baik namun pada level pelaksanaan program tersebut kurang baik sehingga secara umum belum mampu menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan & Belanja Bantuan Sosial Pada APBN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia. Berbagai program penanggulangan telah banyak dilaksanakan khususnya oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program/Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), dan lain-lainnya.

Namun dari berbagai program tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Menurut data BPS dalam kurun waktu 1998-2010 rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 17,75% bahkan yang lebih parah

Tabel  Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin (%) (Di bawah garis kemiskinan)

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin          (juta orang)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota

Desa

Kota+ Desa

Kota

Desa

Kota+ Desa

1998

17,60

31,90

49,50

21,92

25,72

24,23

1999

15,64

32,33

47,97

19,41

26,03

23,43

2000

12,30

26,40

38,70

14,6

22,38

19,14

2001

8,60

29,30

37,90

9,76

24,84

18,41

2002

13,30

25,10

38,40

14,46

21,1

18,2

2003

12,20

25,10

37,30

13,57

20,23

17,42

2004

11,40

24,80

36,20

12,13

20,11

16,66

2005

12,40

22,70

35,10

11,68

19,98

15,97

2006

14,49

24,81

39,30

13,47

21,81

17,75

2007

13,56

23,61

37,17

12,52

20,37

16,58

2008

12,77

22,19

34,96

11,65

18,93

15,42

2009

11,91

20,62

32,53

10,72

17,35

14,15

2010

11,10

19,93

31,03

9,87

16,56

13,33

Rata-rata

12,87

25,29

38,16

13,52

21,19

17,75

Sumber :  Diolah kembali dari data BPS, 2010

lagi angka kemiskinan di daerah perdesaan sebesar 21,19%. Memang terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun namun penurunan angka kemiskinan tersebut tidak seimbang dengan berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2004 terasa lambat mengingat anggaran yang dibenamkan untuk program-program penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya Rp 18 triliun tahun 2004 menjadi sekitar 70 triliun tahun 2008 atau naik hampir empat kali lipat (Faisal Basri, Kompas 12 Juli 2010). Secara rinci perbandingan antara jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan pembiayaan negara melalui skema APBN pada tahun 2005-2010 pada jenis belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel.  Perbandingan Antara Jenis Belanja Bantuan Sosial Pada APBN dengan Jumlah Penduduk Miskin tahun 2005- 2010

Tahun

Belanja Bantuan Sosial (Rp)

Jumlah Penduduk Miskin

2005 24,9 Trilyun 35,10  Juta Jiwa ( 15,97%)
2006 40,7 Trilyun 39,30 Juta Jiwa ( 17,75%)
2007 49,75 Trilyun 37,17 Juta Jiwa ( 16,58%)
2008 57,7 Trilyun 34,96 Juta Jiwa ( 15,42%)
2009 73,8 Trilyun 32,53 Juta Jiwa ( 14,15%)
2010 71,7 Trilyun 31,03 Juta Jiwa ( 13,33%)

Sumber: BPS 2010, Kemenkeu, 2011 (diolah)

Jenis belanja bantuan sosial pada APBN merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, serta melalui bendahara umum negara ketika terjadi bencana (Nota Keuangan 2010).

Anak Jalanan: Tinjauan Teori Interaksi Simbolik dengan Presfektif Teori Labeling


A.     Permasalahan

Minimnya kesempatan kerja baik itu pada sektor formal/informal dan nonformal membuat orang bekerja apa saja termasuk menjadi pengamen. Pengamen dianggap banyak mengandung dan mengundang masalah di daerah perkotaan karena pengamen dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas, penggannggu ketertiban umum dan bukan karena merasa terhibur orang memberikan uang melainkan agar pengamen segera meninggalkan tempat itu.

Dari 22 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut DepartemenSosialRImaka pengamen berpotensi masuk menjadi anak jalanan apabila pengamen tersebut masih anak-anak. Gelandangan dan pengemis apabila pengamen tersebut hidup tidak menetap dan cenderung mengamen hanya untuk mendapatkan belas kasihan masyarakat, fakir miskin apabila pengamen tersebut terpaksa mengamen karena alasan untuk mencari nafkah, dan seringkali kehidupan jalanan identik dengan penyalahgunaan narkoba dan penderita HIV/AIDS. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial RI pada tahun 2008 secara nasional terdapat 109.454 jiwa anak jalanan dengan sebaran terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (11,56%), Nusa Tenggara Barat (11,24%), Lampung (9,02% Jawa Timur (9,0%) , dan Sumatera Utara (5,79%). Berdasarkan data tersebut ternyata anak jalanan tidak hanya berada dikota-kota besar seperti:Jakarta,Bandung,Semarangdan Makasar justru anak jalanan paling banyak ada di kota-kota kecil di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS) KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

1.   LATAR BELAKANG

Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesejahteraan  sosial  dan  perlindungan  anak  di Indonesia, maka Kementerian Sosial RI akan merekrut calon Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) yang  bertugas  untuk melakukan  pendampingan  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PKSA).  Informasi  tentang PKSA dapat diakses pada http://www.pksa-kemensos.com

2.   PERSYARATAN

a)       Pendidikan Diploma IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial

b)       Berusia maksimal 35 tahun pada 01 Juni 2011

c)       Warga  Negara  Republik  Indonesia,  yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  YME,  setia  dan  taat  kepada  Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d)       Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI

e)       Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

f)        Diutamakan  berpengalaman  pada  perlindungan  sosial  anak  yang  dibuktikan  dengan  surat

g)       keterangan lembaga atau sertifikat praktikum dari perguruan tinggi

h)       Bebas dari narkotika dan zat adiktif lain.

i)         Mengisi formulir pendaftaran

j)         Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah

k)       Tidak sedang terikat kontrak kerja

l)         Mengikuti seluruh tahapan seleksi

3.   PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi akan dilaksanakan tiga tahap, terdiri dari :

a.   Tahap I Seleksi administratif

Pelamar  yang  dinyatakan  lulus  seleksi  administrasi  akan  dipanggil  mengikuti  tahap  selanjutnya.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan paling lambat tanggal 27 Mei 2011.

b.   Tahap II Pengambilan Nomor Ujian

Pengambilan  nomor  ujian  dilakukan  di  lokasi  tempat  ujian.  Pengambilan  nomor  ujian

dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2011.

c.   Tahap III Ujian Tertulis dan Wawancara

Ujian tertulis dan wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2011.

Hasil seleksi setiap tahapan akan diumumkan di :

1) http://www.depsos.go.id/

2) http://kepegawaian.depsos.go.id

3) http://pksa-kemensos.com

4.   PENGAJUAN LAMARAN

Lamaran  ditulis  dengan  tulisan  tangan  (Form SPS-04/2011),  menggunakan  tinta  hitam, ditujukan

kepada Menteri Sosial RI c.q. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dilengkapi dengan :

a.  Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap (Form SPS-02/2011)

Pelamar  diwajibkan  untuk  memilih  dua  kota  penempatan  pada  satu  propinsi  yang  diinginkan

berdasarkan  skala  prioritas  sesuai  dengan  formasi  Sakti  Peksos  yang  dibutuhkan  (Form  SPS-

01/2011)

b.  Foto  Copy  Ijazah  dan  Transkrip  Nilai  yang  telah  dilegalisir  oleh  pejabat  berwenang  (masing-

masing 1 rangkap)

c.  Surat Keterangan Pengalaman Kerja bidang  perlindungan anak  / surat keterangan atau sertifikat

praktikum dalam bidang perlindungan anak  dilampirkan

d.  Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah (1 rangkap)

e.  Surat Pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani (Form SPS-03/2011)

f.  Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (ditulisi nama dibelakangnya) sejumlah 2 lembar

g.  Surat Keterangan domisili dari aparat pemerintah setempat

Berkas  lamaran dimasukkan kedalam amplop coklat polos  (ukuran 350 mm x 240 mm) dan pada sudut

kiri atas amplop mencantumkan :

a.  Nama Pelamar

b.  Kode pilihan Provinsi Kabupaten/Kota (Form SPS-01/2011)

KEMENTERIAN SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

Contoh :

Pelamar  bernama  Bukhari, A.KS  dengan  pilihan  I  Provinsi Aceh  di  Kab. Aceh  Besar  dan  pilihan  II

Provinsi Sumatera Utara di Kab. Lubuk Linggau, maka ditulis

Bukhari, A.KS

Pilihan I  : 01.01 (Kode pilihan Provinsi, kota/kabupaten)

Pilihan II : 02.01 (Kode pilihan Provinsi, kota/kabupaten)

Lamaran dikirim melalui pos paling lambat tanggal 20 Mei 2011 cap pos yang dialamatkan kepada :

PO BOX 1210 JKP 10012 untuk Pulau Sumatera

PO BOX 1144 JKP 10011 untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Bali dan NTB

PO BOX 1213 JKP 10012 untuk Pulau Sulawesi, NTT, Maluku, Papua

Panitia hanya menerima lamaran yang dikirim kepada PO BOX diatas.

6.   LAIN-LAIN

a.   Bagi yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak mengajukan lamaran.

b.   Berkas  lamaran  yang  telah  masuk  menjadi  milik  Panitia  Rekrutmen SAKTI  PEKSOS  dan  tidak

dapat  diminta kembali.

c.   Pelamar hanya dapat memperoleh formulir pendaftaran dengan cara mengunduh dari :

1) http://www.depsos.go.id

2) http://kepegawaian.depsos.go.id

3) http://www.pksa-kemensos.com

d.   Seluruh proses seleksi rekrutmen SAKTI PEKSOS KementerianSosialRItidak dipungut biaya apapun.

e.  Kementerian  Sosial  RI  tidak  bertanggung  jawab  atas  pungutan  atau  tawaran  berupa  apapun

oleh  oknum-oknum  yang mengatas-namakan  Kementerian  Sosial  RI  atau  Panitia  Rekrutmen  SAKTI

PEKSOS.

g.   Seluruh keputusan Panitia Seleksi Rekrutmen SAKTI PEKSOS adalah mutlak dan tidak dapat diganggu

gugat

Informasi lengkap formasi penempatan, formulir pendaftaran dan surat pernyataan dapat diklik disini